Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, prinsip-prinsip hukum menjadi landasan yang penting untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Salah satu prinsip hukum yang sangat relevan dalam konteks pembuatan produk hukum desa adalah azas “Lex Superior derogat Legi Inferiori,” yang secara harfiah berarti “hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.” Prinsip ini memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi, keberlanjutan, dan keabsahan hukum desa.
Azas “Lex Superior derogat Legi Inferiori” merupakan salah satu dari beberapa azas hukum yang diterapkan untuk mengatur hierarki antara peraturan-peraturan hukum yang ada. Azas ini menyatakan bahwa jika terdapat dua peraturan hukum yang bertentangan, peraturan yang lebih tinggi kedudukannya memiliki kekuatan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, peraturan hukum yang memiliki tingkat otoritas yang lebih tinggi akan menjadi penentu dalam menyelesaikan konflik antara peraturan hukum yang berlaku.
Dalam konteks pembuatan produk hukum desa, azas “Lex Superior derogate Legi Inferiori” memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, azas ini menjamin adanya hierarki yang jelas dalam sistem hukum desa. Produk hukum desa seperti peraturan desa, keputusan kepala desa, atau peraturan-peraturan lainnya haruslah sejalan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, seperti peraturan perundang-undangan nasional atau peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, azas ini mencegah terjadinya tumpang tindih atau kontradiksi antara peraturan-peraturan hukum yang ada.
Kedua, azas “Lex Superior derogat Legi Inferiori” juga memastikan bahwa produk hukum desa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, atau prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum desa tidak melanggar hak-hak warga negara atau prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara universal.
Selain itu, azas ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa. Dengan adanya hierarki yang jelas, masyarakat desa dapat mengetahui dengan pasti aturan-aturan yang berlaku dan konsekuensinya. Masyarakat dapat mengandalkan produk hukum desa tersebut sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kepastian hukum yang penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.
Penerapan azas “Lex Superior derogat Legi Inferiori” dalam pembuatan produk hukum desa juga menghindarkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya hierarki yang jelas, tidak ada kemungkinan bagi pejabat desa atau lembaga desa untuk membuat peraturan yang melanggar peraturan hukum yang lebih tinggi demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Azas ini membantu menjaga integritas sistem hukum desa dan mendorong tindakan yang adil dan proporsional.
Secara keseluruhan, azas hukum “Lex Superior derogat Legi Inferiori” memiliki peranan penting dalam pembuatan produk hukum desa. Azas ini menjaga konsistensi, keberlanjutan, dan keabsahan hukum desa dengan memastikan bahwa peraturan hukum desa tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Dengan adanya hierarki yang jelas, masyarakat desa dapat mengandalkan produk hukum desa sebagai acuan yang memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan. Oleh karena itu, penerapan azas ini harus dijunjung tinggi dalam proses pembuatan produk hukum desa guna mewujudkan tata kelola desa yang baik dan berkeadilan. ( Skamto99 )
