Mengenal Kabinet Zaken di Indonesia
Pengertian Kabinet
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Kabinet memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Apa Itu Kabinet Zaken?
Kabinet Zaken adalah jenis kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari representasi partai politik tertentu. Meskipun demikian, para ahli ini bisa saja diusulkan oleh partai politik. Konsep ini bertujuan untuk menempatkan profesionalisme dan keahlian di atas kepentingan politik, dengan harapan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan terarah.
Kabinet Zaken di Indonesia
Di Indonesia, kabinet zaken pernah ada pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Salah satu contohnya adalah **Kabinet Djuanda**, yang dikenal sebagai kabinet karya atau kabinet zaken. Kabinet ini dibentuk pada masa Demokrasi Liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia.
Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja, yang menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini disebut sebagai kabinet extra-parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa mempertimbangkan jumlah kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabinet Djuanda berfokus pada kemampuan dan keahlian para menterinya, bukan pada dukungan politik dari partai-partai di legislatif.
Signifikansi
Kabinet Djuanda memiliki peranan penting dalam sejarah politik Indonesia. Melalui pendekatan kabinet zaken, diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik dan menciptakan stabilitas yang lebih baik. Dalam konteks ini, kabinet ini mencerminkan usaha untuk mengedepankan profesionalisme dalam pemerintahan di tengah dinamika politik yang kompleks.
Kabinet Zaken merupakan konsep yang mengedepankan keahlian dan profesionalisme di dalam pemerintahan. Di Indonesia, penerapan konsep ini terlihat dalam Kabinet Djuanda pada masa Demokrasi Liberal. Meskipun tidak tanpa tantangan, pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Disunting Oleh : Skamto99 ( dari berbagai Sumber )
